ngobrol.online – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (1/10/2025).
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Edi Wuryanto, melontarkan kritik tajam kepada Kepala BGN Dadan Hindayana terkait berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG yang belakangan memicu polemik publik.
💬 Rapat yang Memanas
Dalam rapat yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Edi Wuryanto menegaskan bahwa forum tersebut memang seharusnya menjadi tempat untuk berdiskusi secara terbuka, bukan sekadar formalitas.
“Pak Dadan sehat, kan? Mudah-mudahan sehat ya, Pak. Saya ikut mendoakan seperti Pak Menteri, Bapak tetap sehat. Tapi lembaga ini bukan tempat berdoa, bukan masjid atau gereja. Ini lembaga yang diciptakan untuk bertukar pikiran, bahkan untuk bergaduh ria,” ujar Edi.
Menurutnya, jika perdebatan tidak terjadi di dalam forum resmi, persoalan justru akan muncul di luar dan memicu kegaduhan yang tidak diinginkan Presiden.
“Kalau di sini nggak gaduh, gaduhnya di luar, Pak. Itu yang tidak diinginkan oleh Pak Presiden,” tambahnya.
📢 “Tugas Kami Menggonggong”
Edi menegaskan bahwa kritikan yang disampaikan anggota DPR bukanlah bentuk perlawanan terhadap BGN atau program MBG. Ia menilai kritik adalah bagian dari tugas parlemen untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
“Karena ini tugas kami memang menggonggong, parlemen itu kan bicara, Pak. Kalau kami nggak bicara, nanti dianggap publik kerja apa,” ucap Edi.
Edi menambahkan, DPR harus memberikan pengawasan agar pemerintah tidak abai terhadap masalah yang muncul di lapangan, seperti kasus keracunan yang dialami penerima manfaat MBG.
“Kami ditanya media, keracunan sebanyak ini apa yang dilakukan Komisi IX? Jawab kami apa coba, akhirnya gaji kami dipotong, Pak,” ujarnya setengah berseloroh namun serius.
⚖️ Desakan Perpres Tata Kelola MBG
Dalam rapat tersebut, Edi juga menyoroti lambatnya penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola program MBG.
Menurutnya, keberadaan perpres menjadi kunci untuk memastikan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga sektor terkait lainnya.
“Pertanyaan saya, kapan perpresnya turun, Pak? Anda bisa bayangkan, 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda nggak punya perpres, bagaimana mau melibatkan kementerian lintas sektoral dan pemerintah daerah,” kata Edi.
Ia memperingatkan, tanpa perpres yang jelas, pelaksanaan program ini akan terus memicu kegaduhan publik.
“Kami sudah mengingatkan beberapa kali, kapan perpresnya turun? Tolonglah ini segera diselesaikan,” tegasnya.
🚨 Soroti Pernyataan Statistik Keracunan
Edi juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sempat menyebut bahwa angka kasus keracunan akibat program MBG hanya 1 persen.
Ia menilai, data yang disampaikan Presiden kemungkinan berasal dari laporan BGN dan hal itu dianggap tidak tepat karena dapat melukai perasaan masyarakat yang terdampak langsung.
“Tidak bisa keracunan itu dibandingkan dengan statistik. Bapak jangan kasih informasi pada Presiden soal statistik. Ini sumbernya dari mana Pak Presiden ngomong hanya 1 persen? Itu mencederai perasaan rakyat. Ini tidak boleh. Keselamatan rakyat itu harusnya zero korban,” tegas Edi.
🌱 Pentingnya Pengawasan Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Namun, pelaksanaan program ini beberapa kali mendapat sorotan publik akibat kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah.
Menurut para anggota DPR, masalah ini menandakan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan sistem yang lebih baik.
Kritik-kritik yang muncul di rapat diharapkan menjadi dorongan bagi BGN untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan keamanan pangan.
🏛️ Kesimpulan
Rapat Komisi IX DPR RI dengan BGN menjadi ajang penyampaian kritik yang keras namun konstruktif.
Legislator PDIP, Edi Wuryanto, menegaskan peran DPR sebagai pengawas dan penyalur aspirasi rakyat, bukan lawan pemerintah.
Desakan agar Perpres MBG segera diterbitkan dan peringatan agar tidak menyampaikan data yang menyesatkan kepada Presiden menunjukkan urgensi untuk memperbaiki tata kelola program ini.
Dengan pengawasan yang lebih baik dan regulasi yang jelas, diharapkan program MBG dapat mencapai tujuan mulianya: meningkatkan kualitas gizi masyarakat tanpa mengorbankan keselamatan penerima manfaat.
Cek juga artikel dari platform terbaru di dapurkuliner.com
