ngobrol.online Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengadakan Rapat Koordinasi Kehumasan serta Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Pengaduan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Diskominfo dan diikuti oleh perwakilan perangkat daerah dari seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Tujuannya adalah memperkuat peran kehumasan pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat agar semakin responsif dan akuntabel.
Dalam era digital saat ini, peran kehumasan memiliki tantangan yang semakin kompleks. Masyarakat semakin aktif di media sosial, menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan konsisten. Karena itu, rakor ini digelar sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola informasi publik sekaligus memperluas jangkauan komunikasi melalui berbagai platform digital.
Diskominfo Dorong Sosmed Pemkot Naik Level
Diskominfo Kota Tasikmalaya menegaskan komitmennya untuk membawa pengelolaan media sosial pemerintah ke tingkat yang lebih tinggi. Media sosial kini menjadi kanal utama bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada cara pemerintah menyampaikan pesan dan merespons kebutuhan publik.
Melalui rakor ini, Diskominfo mendorong setiap perangkat daerah untuk lebih aktif dan adaptif. Informasi yang disampaikan melalui media sosial harus jelas, teratur, dan mudah dipahami. Selain itu, setiap perangkat daerah diminta mengoptimalkan penggunaan fitur-fitur digital agar informasi dapat menjangkau lebih banyak warga.
Upaya ini juga diperkuat dengan pelatihan tata kelola informasi. Pemerintah berupaya mencegah kesalahan penyampaian pesan, disinformasi, dan komunikasi yang tidak seragam antarinstansi. Dengan standar komunikasi yang lebih profesional, tingkat kepercayaan masyarakat diharapkan meningkat.
Narasumber Akademisi Beri Pemahaman Mendalam
Untuk memperkaya wawasan peserta, Diskominfo menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi yaitu dosen Universitas Mayasari Bhakti. Materi yang dibawakan berfokus pada strategi komunikasi publik di media sosial. Pembahasan mencakup pentingnya gaya bahasa yang tepat, manajemen konten, strategi membangun citra positif, serta cara menghadapi dinamika opini publik.
Narasumber juga menyoroti pentingnya konsistensi visual dan identitas digital dalam setiap akun resmi pemerintahan. Identitas visual yang kuat membuat informasi lebih mudah dikenali masyarakat. Selain itu, peserta diajak memahami bagaimana algoritma media sosial bekerja, sehingga pemerintah bisa memaksimalkan jangkauan pesan yang ingin disampaikan.
Para peserta diberikan contoh kasus mengenai keberhasilan sebuah lembaga publik dalam meningkatkan interaksi di media sosial melalui konten yang relevan dan humanis. Contoh tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi perangkat daerah di Tasikmalaya untuk menerapkan pendekatan serupa.
Keseragaman Sistem Pengelolaan Pengaduan
Salah satu fokus utama kegiatan adalah penyeragaman mekanisme pengaduan masyarakat di seluruh perangkat daerah. Diskominfo menilai bahwa perbedaan prosedur atau pola respons dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Karena itu, melalui sosialisasi ini pemerintah ingin menyelaraskan panduan agar proses pengaduan berjalan lebih tertib dan terkoordinasi.
Dengan sistem pengaduan yang seragam, pemerintah daerah diharapkan lebih cepat merespons laporan warga. Setiap aduan harus dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai standar. Transparansi juga harus dijaga agar masyarakat mengetahui progres penanganan laporan mereka.
Sistem pengaduan yang baik menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan dipercaya publik. Pemerintah Kota Tasikmalaya ingin memastikan bahwa setiap laporan, sekecil apa pun, dapat mendapatkan perhatian yang layak.
Diskusi Interaktif Menggali Solusi Bersama
Kegiatan rakor ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi ini menjadi ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman, kendala, serta solusi yang mungkin diterapkan. Beberapa peserta mengangkat isu tentang kurangnya SDM khusus pengelola media sosial, tantangan menangani komentar negatif, serta perlunya pelatihan konten kreatif bagi staf humas.
Diskusi berlangsung aktif dan menghasilkan beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah mengadakan pelatihan lanjutan yang lebih teknis, termasuk workshop desain grafis, manajemen video pendek, hingga strategi menghadapi krisis komunikasi di media sosial. Rekomendasi lain adalah penyusunan pedoman komunikasi publik yang bisa menjadi acuan bersama bagi seluruh perangkat daerah.
Dari sesi ini terlihat bahwa peserta memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam mengelola informasi. Dengan adanya ruang dialog seperti ini, setiap masalah dapat dibahas terbuka dan ditemukan solusinya secara kolektif.
Komitmen Pemkot terhadap Layanan Publik
Pemerintah Kota Tasikmalaya menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi dan pengaduan masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan respons, tetapi juga konsistensi, ketepatan informasi, dan transparansi.
Melalui penguatan peran kehumasan, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh perangkat daerah mampu membangun komunikasi dua arah yang sehat dengan masyarakat. Media sosial bukan hanya tempat menyebarkan informasi, tetapi juga wadah mendengarkan aspirasi warga.
Komitmen ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam menciptakan tata kelola publik yang profesional, modern, dan terpercaya. Dengan komunikasi yang lebih efektif, pemerintah optimistis dapat menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan pelayanan yang lebih humanis kepada masyarakat.
Penutup
Rakor Kehumasan ini menjadi langkah penting dalam upaya Pemkot Tasikmalaya meningkatkan kualitas komunikasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Dengan sinergi antarpemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun akademisi, Kota Tasikmalaya bergerak menuju ekosistem humas yang lebih adaptif, kreatif, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Harapan besar muncul bahwa media sosial pemerintah dapat naik level dan menjadi sarana yang menghubungkan masyarakat dengan layanan publik secara lebih efektif.
Cek Juga Artikel Dari Platform wikiberita.net